MANAJEMEN WAKTU

10 Tips Untuk Manajemen Waktu Secara Efektif

Author: SMA Kristen Cilacap

• Friday, March 27th, 2009

Waktu adalah Elemen Kehidupan
Albert Einstein

Waktu adalah harta paling berharga milik Anda. Sekali waktu berlalu, waktu berlalu untuk selamanya. Tidak ada manusia yang bisa kembali ke masa lampau. Adalah sangat penting untuk mengelola waktu dengan sebaik mungkin yang kita mampu. Semakin baik kita mengelola waktu, maka semakin baik kehidupan kita. Sebaliknya, semakin buruk kita mengelola waktu, maka semakin buruk pula kehidupan kita. Berikut ini adalah tips yang bisa Anda terapkan untuk mampu mengelola waktu dengan lebih baik.

1. Tetapkan Tujuan Bernilai Tinggi

Tujuan bernilai tinggi sangat penting. Kemampuan Anda dalam menetapkan dan meraih tujuan bernilai tinggi bisa membuat perbedaan yang besar atas hasil-hasil dari setiap usaha Anda. Fokuskan diri Anda untuk menetapkan dan meraih tujuan bernilai tambah tinggi yang bisa menciptakan kemajuan pesat dari usaha-usaha yang Anda kerjakan. Meluangkan waktu untuk menetapkan skala prioritas guna menetapkan tujuan bernilai tinggi akan menciptakan kemajuan pesat pada kehidupan Anda.

2. Focus

Fokus sangat penting. Inti dari prinsip fokus adalah seberapa tingkat kepentingan dari aktivitas yang kita laksanakan. Semakin penting suatu pekerjaan, maka samakin tinggi pula tingkat prioritas dari pekerjaan tersebut. Kuncinya adalah menfokuskan usaha-usaha kita pada aktivitas bernilai tinggi yang memberikan hasil-hasil terbaik. Semakin tinggi tingkat kompetensi kita dalam menetapkan skala prioritas dan menfokuskan waktu dan usaha pada aktivitas bernilai tinggi, maka semakin tinggi pula kemampuan kita untuk merealisasikan tujuan bernilai tambah tinggi.

3. Pahami dan Terapkan Proses Terbaik

Dalam setiap usaha yang manusia jalankan untuk meraih tujuan, ada proses-proses penting yang harus dikerjakan secara tuntas. Kesalahan dilakukan oleh kebanyakan orang adalah berusaha meraih tujuan dengan jalan pintas, tidak mau melalui proses-proses penting yang untuk memastikan keberhasilan. Jika proses yang penting ini dilewati, maka hasil kita petik akan jauh dari harapan. Semua proses penting harus dikerjakan. Pahami konsekuensi dari jalan pintas yang Anda gunakan karena jika tidak berhati-hati, jalan pintas yang tadinya hendak digunakan untuk mempercepat, justru malah memperlambat.

4. Miliki Sikap Disiplin

Disiplin adalah merupakan sikap sangat penting untuk diterapkan jika kita ingin berhasil dalam apapun yang kita kerjakan. Keberhasilan seseorang berbanding lurus dengan tingkat kedisiplinan yang dia miliki. Sikap dan mental manusia yang disiplin memahami bahwa tujuan bernilai tinggi harus ditetapkan dan diraih dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Disiplin menunjukan kesungguhan dalam berusaha. Betapapun bagus tujuan yang telah ditetapkan, tetapi jika tidak disertai dengan sikap mental manusia yang berdisiplin, maka akan sangat sulit untuk meraih tujuan tersebut.

5. Tingkatkan Efisiensi Proses

Periksa ulang proses yang Anda gunakan untuk meraih tujuan. Lihat apakah proses tersebut bisa disederhanakan. Efisiensi merupakan cara untuk menghemat banyak waktu yang berharga. Efisiensi bukan bermakna bahwa Anda mengambil jalan pintas. Efisiensi berkaitan dengan menyederhanakan proses yang ada tetapi dengan hasil yang sama atau bahkan lebih baik. Jalan pintas seringkali menghilangkan proses yang penting, sedangkan meningkatkan efisiensi adalah menyederhanakan cara kerja sambil terus meningkatkan kualitas outputs. Prinsip yang penting untuk dipahami adalah: semakin berkualitas suatu proses, maka semakin meningkat pula hasil-hasil yang bisa kita panen.

6. Ciptakan Sinergi Saling Menguntungkan

Manusia adalah mahluk sosial. Kita tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri. Melihat fakta ini, sangat penting untuk menjalin kerjasama atau sinergi saling menguntungkan dalam usaha-usaha yang kita kerjakan. Sinergi saling menguntungkan bisa diterapkan jika kita memiliki pemahaman yang akurat tentang sesama manusia. Setiap manusia diciptakan unik, keunikan-keunikan yang dimiliki manusia merupakan

7. Pilih Produk Berkualitas

Mengapa harus memilih produk yang kualitasnya di bawah standard hanya demi memburu barang murah, padahal jika produk berkualitas yang dipilih, maka secara jangka panjang justru lebih menguntungkan. Produk berkualitas memberikan nilai lebih banyak, tahan lama, dan memiliki nilai jual kembali lebih tinggi. Sebaliknya, produk murah yang berkualitas rendah justru cepat cepat masuk tempat sambah, dan justru mengakibatkan pemborosan. Apa kaitan produk berkualitas dengan waktu? Artinya adalah: fokuskan usaha-usaha Anda pada aktivitas berkualitas tinggi, yang memberikan nilai tambah tinggi, bukan pada kualitas bernilai tambah rendah, yang justru merugikan jika dihitung dari segi penggunaan waktu.

8. Manfaatkan Peluang Terbaik

Banyak peluang di luar sana, tetapi tidak semua peluang berguna untuk dimanfaatkan.Strategi terbaik yang bisa kita terapkan adalah memanfaatkan peluang terbaik. Bagaimana memahami bahwa suatu peluang adalah yang terbaik? Pahami bahwa peluang yang terbaik itu sesuai dengan karakteristik dari kekuatan atau kompetensi inti Anda. Kembangkan kompetensi Anda secara konstan dan berkesinambungan sehingga menjadi kompetensi inti yang bisa digunakan untuk memanfaatkan berbagai peluang terbaik.

9. Integrasikan Kualitas Terpadu

Menerapkan prinsip-prinsip kualitas terpadu atau kualitas total bisa melipatgandakan hasil-hasil yang Anda petik secara jangka pendek dan jangka panjang. Ini bermakna bahwa Anda menggabungkan berbagai aspek-aspek kualitas seperti: pola pikir, pengambilan keputusan, kepemimpinan, kepribadian, karakter, kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Kunci sukses dari manajemen waktu adalah meningkatkan kualitas secara konstan dan berkesinambungan.

10. Gunakan Kemampuan Berpikir Secara Optimal

Pikiran merupakan tempat di mana Anda memproses banyak informasi dan mengambil keputusan. Apapun yang manusia kerjakan berasal dari pikiran. Tuhan memberikan akal budi untuk berpikir. Semakin banyak Anda menggunakan kemampuan berpikir Anda, maka semakin berkembang otak Anda. Kecerdasan semakin meningkat semakin banyak Anda mengasah dan menggunakannya.

Copyright: Martin W. All Right Reserved.

Category: Miscellaneous  | Leave a Comment

14 Poin Prinsip Kualitas Dr. W. Edward Deming

Author: SMA Kristen Cilacap

• Thursday, March 19th, 2009

Deming menawarkan empat belas prinsip kunci bagi manajemen untuk meningkatkan efektivitas bisnis. Poin-poin ini pertama kali disajikan dalam bukunya Out of the Crisis.

1. Buat tujuan yang mantap untuk meningkatkan produk dan pelayanan, dengan maksud untuk menjadi lebih kompetitif dan bertahan dalam bisnis, dan untuk menyediakan pekerjaan.

2. Adopsi Filosofi Baru. Kita berada dalam zaman ekonomi baru. Manajemen harus bangun dan menerima tantangan, harus belajar bertanggung jawab mereka, dan menggunakan kepemimpinan untuk menciptakan perubahan.

3. Hentikan ketergantungan pada inspeksi untuk mencapai kualitas. Hilangkan kebutuhan akan pemeriksaan mendasar secara massal, ciptakan produk yang berkualitas sejak awal.

4. Akhiri praktik melakukan bisnis berdasarkan harga. Sebaliknya, minimalkan biaya total. Bergeraklah ke arah pemasok tunggal untuk setiap satu item, ciptakan hubungan jangka panjang berdasarkan kesetiaan dan kepercayaan.

5. Tingkatkan kualitas produk dan pelayanan secara konstan dan berkesinambungan, tingkatkan kualitas dan produktivitas, dan dengan demikian biaya terus-menerus mengalami penurunan.

6. Lembagakan pelatihan di tempat kerja.

7. Lembaga kepemimpinan. Tujuan pengawasan haruslah untuk membantu manusia, mesin-mesin, dan peralatan untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Tingkatkan kualitas dari pengawasan manajemen dan pengawasan pekerja produksi.

8. Hilangkan rasa takut, sehingga setiap orang dapat bekerja efektif untuk perusahaan.

9. Hancurkan penghalang antar departemen. Orang-orang dalam penelitian, desain, penjualan, dan produksi harus bekerjasama sebagai sebuah tim, untuk mengantisipasi hasil produksi dan penggunaannya, dengan demikian masalahnya bisa dideteksi secara dini dalam proses menghasilkan produk atau jasa.

10. Hilangkan slogan-slogan, desakan, dan target untuk angkatan kerja meminta tanpa cacat dan tingkat produktivitas baru. Nasihat seperti itu hanya menciptakan hubungan yang berlawanan, sebagai bagian terbesar dari penyebab rendahnya kualitas dan produktivitas rendah milik sistem dan dengan demikian berada di luar kuasa tenaga kerja.

11. a. Hilangkan bekerja berdasarkan standar (kuota) di lantai pabrik. Gantikan dengan kepemimpinan.

b. Hilangkan manajemen berdasarkan tujuan. Hilangkan manajemen dengan angka-angka, numerik tujuan. Gantikan dengan kepemimpinan.

12. a. Hapus hambatan yang merampok pekerja per jam haknya untuk kebanggaan pengerjaan. Tanggung jawab pengawas harus diubah dari angka yang jelas terhadap mutu.

b. Hapus hambatan yang merampok orang di manajemen dan di rekayasa hak mereka untuk kebanggaan pengerjaan. Ini berarti, antara lain, “penghapusan tahunan atau jasa penilaian dan manajemen dengan tujuan.

13. Institut program pendidikan dan perbaikan diri yang kuat.

14. Letakkan semua orang di perusahaan untuk bekerja dan mencapai transformasi.Transformasi adalah tugas semua orang.

“Pelatihan besar-besaran diperlukan untuk menanamkan keberanian untuk melanggar tradisi. Setiap kegiatan dan setiap pekerjaan adalah bagian dari proses. “

Category: Total Quality Management - TQM  | Leave a Comment

Sepuluh Strategi Belajar Yang Efektif

Author: SMA Kristen Cilacap

• Wednesday, March 11th, 2009

Bagaimana Sukses Belajar di Perguruan Tinggi

Proses pembelajaran di tingkat perguruan tinggi merupakan kesempatan untuk meraih prestasi yang baik guna menyiapkan masa depan yang berhasil. Proses pembelajaran yang efektif dimulai menyesuaikan minat dan bakat pribadi dengan jurusan atau program studi yang akan kita tekuni.

Mahasiswa memiliki tanggungjawab untuk sukses secara akademik. Belajar di perguruan tinggi merupakan hal yang serius. Anda harus menfokuskan waktu dan energi pada aktivitas-aktivitas akademik bernilai tinggi agar bisa meraih prestasi terbaik sesuai dengan potensi yang Anda miliki.

Berikut ini adalah strategi untuk meraih prestasi terbaik sesuai dengan kemampuan Anda dalam proses belajar di perguruan tinggi.

1. Belajarlah Untuk Menetapkan Tujuan Yang Realistis.

Tetapkan tujuan jangka pendek, menengah dan panjang yang realistik. Miliki strategi dan taktik untuk meraih tujuan-tujuan tersebut secara cepat dan tepat.

2. Jadwalkan Secara Cermat.

Menyusun jadwal kegiatan merupakan satu kegiatan terpenting yang harus dilakukan mahasiswa setiap hari. Dengan membuat jadwal kegiatan, dan menfokuskan waktu, pikiran dan energi untuk melaksanakan proses pembelajaran terbaik, maka Anda akan memiliki lebih banyak waktu untuk proses pembelajaran dan kegiatan pribadi.

3. Gunakan Waktu Secara Efektif.

Lihat proses belajar sebagai pekerjaan yang mengharuskan Anda menggunakan sejumlah waktu guna meraih tujuan. Tetapkan prioritas. Rencanakan secara cermat. Gunakan waktu secara lebih efisien.

4. Kerjakan Semua Proses Kuliah.

Menghadiri setiap kuliah dan mengerjakan semua tugas adalah cara untuk meraih prestasi akademik terbaik! Apakah itu kuliah awal di pagi hari atau kuliah malam, Anda harus menghadiri semua proses pembelajaran.

5. Kembangkan Kebiasaan Belajar yang Efektif.

Anda harus belajar dengan lebih cerdas, bukan lebih keras. Luangkan waktu tertentu untuk belajar dalam iklim yang kondusif. Pelajari ulang semua materi kuliah yang sudah Anda terima secara menyeluruh dan lebih mendalam. Bentuk kelompok belajar untuk memperluas wawasan dan untuk mengatasi masalah yang sulit untuk Anda selesaikan sendiri.

6. Jalin hubungan yang baik dengan pembimbing akademik Anda.

Pembimbing akademik memainkan peranan yang penting dan bertanggungjawab untuk membantu kelancaran proses studi Anda. Menjalin komunikasi rutin yang efektif dengan pembimbing akademik akan membantu memperlancar proses pembelajaran jangka pendek dan jangka panjang Anda.

7. Pahami Para Dosen Anda.

Jalin komunikasi yang lancar dengan para dosen Anda. Ajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan mata kuliah yang mereka berikan. Sesuaikan cara belajar Anda dengan gaya mengajar mereka. Kunjungi selama jam kerja dan diskusikan masalah-masalah seputar mata kuliah yang mereka berikan.

8. Pahami kebijakan dan peraturan di tempat Anda kuliah.

Setiap perguruan tinggi memiliki peraturan akademik yang harus diperhatikan agar proses studi mahasiswa menjadi lancar. Adalah penting untuk memahami peraturan akademik, kurikulum, mata kuliah, dan prasyarat tertentu di tiap-tiap jurusan.

9. Manfaatkan Sarana dan Prasarana Kampus.

Manfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia di kampus secara maksimal. Perpustakaan, asistensi, bimbingan karir, pusat bahasa dan berbagai fasilitas yang tersedia yang mampu menunjang proses pembelajaran Anda. Gunakan sarana dan prasana yang ada secara efektif dan efisien.

10. Ambil Aktivitas Non-Akademik Yang Sesuai Dengan Bakat dan Minat Anda.

Meraih prestasi akademik adalah fokus utama Anda. Tetapi perlu juga Anda mencari pengalaman dalam bidang non-akademik yang sesuai dengan bakat dan minat Anda. Belajar adalah awal dari kehidupan kerja Anda. Nikmati prosesnya! Anda bisa bergabung dengan klub musik, klub informatika, klup sains dll. Anda sendirilah yang menentukan masa depan Anda!

Copyright: Martin W. All Right Reserved.

Category: Sukses Akademik  | Leave a Comment

Strategi Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Author: SMA Kristen Cilacap

• Friday, January 30th, 2009

Pendidikan yang berkualitas sangat penting bagi setiap individu. Guna mendapatkan pendidikan yang berkualitas diperlukan usaha-usaha spesifik. Keberhasilan seseorang atau organisasi sangat tergantung pada kualitas pendidikan atau kompetensi yang dimiliki. Berikut ini adalah strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

1. Terapkan Sistem Belajar Yang Berkualitas

Sukses di bidang pendidikan berbanding lurus dengan kemampuan dalam menyerap berbagai ilmu yang berguna. Semakin berguna ilmu yang diserap, maka semakin tinggi pula kesempatan untuk berhasil. Seseorang yang mendapatkan ilmu di sekolah yang berkualitas lebih tinggi akan memiliki peluang yang lebih baik untuk berhasil dibandingkan mereka yang belajar di sekolah berkualitas rendah.

2. Miliki Kemandirian Dalam Belajar

Meskipun belajar di sekolah berkualitas sangat penting artinya dalam meraih keberhasilan, kemandirian dalam belajar juga sangat menentukan karena tidak semua ilmu yang berguna di dunia nyata tersedia di sekolah. Manusia yang berhasil adalah mereka yang mampu menggabungkan sistem pendidikan formal dan informal sehingga memiliki bekal pendidikan yang memadai.

3. Kecerdasan Emosional

Kita mengasah kecerdasan intelektual di sekolah, tetapi kecerdasan emosional ternyata sama pentingnya untuk kita asah dan kembangkan. Kecerdasan emosional berkaitan dengan kemampuan menjalin hubungan antarmanusia yang berhasil. Semakin tinggi tingkat kecerdasan emosional, semakin tinggi pula kemampuan kita dalam menjalin hubungan antarmanusia. Bagaimanapun juga, keberhasilan tidak bisa diraih hanya dengan menyendiri, keberhasilan akan mudah diraih jika kita mampu menjalin hubungan antarmanusia berdasarkan prinsip-prinsip universal yang mengatur alam semesta.

4. Berinvestasi Dalam Putaran Waktu

Dimensi waktu memiliki makna sangat penting. Kunci dari sukses memanfaatkan waktu adalah menfokuskan waktu, pikiran dan energi yang kita miliki pada berbagai kegiatan yang bernilai tambah tinggi. Semakin tinggi tingkat kemampuan kita dalam memanfaatkan waktu, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan yang mampu kita raih.

5. Kecerdasan Spiritual

Manusia adalah mahluk ciptaan Tuhan. Demensi spiritual tidak boleh diabaikan karena memiliki peranan yang penting dalam setiap kehidupan umat manusia. Dimensi kecerdasan spiritual bisa diasah dengan membaca Kitab Suci, bermeditasi, melakukan kebaikan pada sesama manusia, dan melaksanakan hukum kasih dalam menjalin hubungan antar sesama manusia.

Copyright: Martin W. All Right Reserved

MEMAHAMI APBD DENGAN BENAR -
BAGAIMANA PELAKSANAANNYA OLEH PEMERINTAH DAERAH??
Nazaruddin?
A. Fungsi dan hakekat anggaran
Anggaran tidak dapat dipisahkan dari sistem perencanaan, di samping memang anggaran itu sendiri merupakan sebuah rencana. Dalam suatu sistem perencanaan, anggaran merupakan muara akhir. Perencanaan dimulai dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan tahunan. Terlepas dari perdebatan tentang sistem perencanaan yang cenderung tidak membumi/mengawang-awang, namun suatu sistim anggaran seharusnya dapat ditarik benang merahnya dari proses perencanaan sebelumnya. Anggaran merupakan salah satu instrument utama dalam melaksanakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan . Selain anggaran, instrument lain untuk melaksanakan kebijakan antara lain sumber daya manusia (SDM), peralatan, metodologi pelaksanaan kebijakan dan lain-lain. Namun instrumen di luar anggaran tersebut akan dapat berjalan jikalau ada dukungan anggaran. Adalah non sense/omong kosong jika suatu kebijakan digembor-gemborkan untuk dilaksanakan, tetapi ternyata tidak didukung oleh ketersediaan anggaran. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebetulnya anggaran merupakan instrumen utama untuk melaksanakan kebijakan.
Ada kasus menarik tentang fungsi dan hakekat anggaran, yaitu pada tataran nasional, dimana APBN Tahun Anggaran 2005 ditetapkan pada era Pemerintahan Presiden Megawati dengan komposisi anggaran seperti pada komposisi kabinet Mega. Namun kemudian anggaran dilaksanakan oleh Pemerintahan Presiden SBY dengan komposisi kabiner yang berbeda, misalnya ada Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Perumahan Rakyat. Dalam keadaan yang demikian adalah sulit bagi dua Kementerian tersebut untuk melaksanakan kebijakan tanpa dukungan anggaran yang memadai, karena dalam pos APBN belum tersedia anggarannya. Kalaupun akan men-seplit anggaran dari kementerian induknya, maka yang menjadi pertanyaan, apakah anggaran tersebut memadai, dan sesuai dengan kebijakan yang diarahkan oleh Presiden SBY?
Hal ini-pun dapat dianalogkan dengan kementerian lainnya, yang hanya melaksanakan anggaran yang diusulkan oleh Rezim Megawati. Jadi jikalau Presiden SBY akan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan, maka langkah pertama yang harus dilaksanakan adalah dengan melakukan Perubahan APBN Tahun Anggaran 2005.
Dengan demikian juga dapat disimpulkan bahwa anggaran pada hekekatnya merupakan cerminan dari kebijakan yang diambil oleh pemerintahan/rezim dan berfungsi sebagai instrumen utama untuk melaksanakan kebijakan. Sehingga dapat disimpulkan pula, jika masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan berkeinginan untuk mengetahui kebijakan yang diambil oleh pemerintahan/rezim, maka dapat melihat dokumen anggaran, baik itu APBN maupun APBD. Di sanalah kebijakan terdeskripsikan secara operasional.
Pada dokumen anggaran ini pula suatu kebijakan dapat digambarkan secara lebih lengkap, karena memuat tujuan kebijakan, isntrumen kebijakan, dan yang paling penting adalah target kebijakan. Dengan demikian dokumen anggaran dapat menggambarkan suatu kebijakan secara komprehensif, baik dari sisi kualitatif maupun kuantitatif.

B. Apakah itu APBD:bagaimana prinsip dan aspek-aspek penyusunannya;
APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah. Kalau kita runut alur pikir di atas, maka APBD merupakan instrumen utama untuk melaksanakan kebijakan dalam satu tahun anggaran. APBD dalam penyusunannya melibatkan berbagai pihak yang berkompeten.
Perbedaaan subtansial antara era sebelum otonomi dengan era otonomi daerah adalah bahwa kalau sebelumnya dominasi eksekutif sangat besar dan hampir-hampir menafikan peran DPRD dan masyarakat dalam menyusun APBD, berubah ke penyusunan anggaran yang harus mengedepankan partisipasi dan akuntabilitas publik. Dengan demikian penyusunannya harus melibatkan DPRD dan masyarakat secara aktif. Untuk itu perlu dibuat aturan main antara ketiga pihak sehingga hak dan kewajibannya jelas.
Dan karena APBD merupakan operasionalisasi dari berbagai kebijakan yang ditetapkan, maka harus mencerminkan suatu kesatuan sistem perencanaan yang sistimatis dan dapat dianalisis keterkaitan/benang merahnya dengan dokumen-dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk itu sangat penting bagi pihak yang berkepentingan terhadap kebijakan publik dalam memahami sistimatikan perencanaan yang bermuara pada anggaran. Dari sisi aturan, maka mekanisme penyusunan anggaran khususnya APBD diatur dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
Walaupun ada perbedaan dalam perencanaan anggaran, namun perbedaannya tidaklah signifikan. Dari berbagai peraturan perundangan tersebut pada prinsipnya penyusunan APBD haruslah mengedepankan prinsip-prinsip good governance, misalnya akuntabilitas, transparansi, responsifitas, efektif, efisien, partisipatif dan lain-lain. Untuk mennerjemahkan prinsip-prinsip tersebut maka disusunlah alur perencanaan anggaran.
Proses penyusunan Anggaran dimulai dengan adanya Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum APBD (KU) antara Eksekutif dan DPRD .Karena dalam bentuk Nota Kesepakatan, maka peran dua belah pihak adalah sama. Artinya baik Eksekutif maupun DPRD harus sama-sama mencari sumber dan data-data untuk menyusun KU
Penyusunan KU didasarkan kepada rencana strategis (Renstra) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah yang merupakan master plan kebijakan suatu pemerintahan dalam periode tertentu/rezim. Karena Renstra merupakan kebijakan dalam bentuk Perda, maka seharusnya pada saat penyusunannya sudah melalui mekanisme public hearing dan partisipasi publik. Namun untuk dipahami, karena Renstra disusun untuk perencanaan dalam jangka waktu lima tahun, maka sangat mungkin Renstra yang disusun kurang sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Apalagi dalam perkembangan masyarakat yang sedemikian komplek, maka semakin panjang rentang waktu perencanaan akan semakin sulit pula untuk memprediksi dan semakin lemah pula akurasi perencanaan. Untuk itu diperlukan instrumen lainnya yaitu penjaringan aspirasi masyarakat
Penjaringan aspirasi masyarakat untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang setiap saat bisa berubah yang ada kemungkinan berbeda dengan rencana strategis yang telah ditetapkan dan harus direspon oleh Pemerintah sebagai bentuk responsifitas dan akuntabilitas Pemerintah Daerah terhadap publik. Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Jaring Asmara) dilaksanakan dengan menggunakan berbagai metode, baik aktif maupun pasif. Jaring Asmara secara aktif antara lain melalui Musyawarah Pembangunan Kelurahan (Musbangkel), Diskusi UDKP, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Selain itu untuk mengetahui kebutuhan masyarakat secara lebih obyektif, maka Jaring Asmara yang dilaksanakan juga menggunakan instrumen metode penelitian survey.
Jaring Asmara yang dilaksanakan secara pasif dengan menggunakan berbagai metode, antara lain dialog interaktif melalui radio, dan media massa lainnya. Media lain yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan keluhan, usulan dan lain-lain adalah melalui situs internet www.jogja.go.id, dan sms hot line Dengan adanya beberapa media ini diharapkan masyarakat dapat secara leluasa dapat mempergunakannya sesuai dengan kemampuan teknologi dan kesukaannya. Dengan metode ini maka publik akan dapat langsung mengakses ke pengambil kebijakan, sehingga dapat dikatakan sudah tidak ada sekat lagi birokrasi antara masyarakat dengan Pemerintah.
Kebijakan Umum APBD yang disusun juga harus mempertimbangkan adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat. Kebijakan Pemerintah Pusat menjadi salah satu instrumen untuk menyusun Kebijakan Umum APBD karena banyak kebijakan Pemerintah Pusat yang harus ditindaklanjuti dengan kebijakan angggaran, misalnya dana pendampingan atas alokasi APBN. Di samping itu sebagaimana kita ketahui, struktur pendapatan sebagian besar berasal dari Dana Perimbangan, sehingga kebijakan Pemerintah Pusat mengenai Dana Perimbangan akan mempengaruhi perfomance APBD. Ketiga komponen sebagai dasar penyusunan APBD tersebut kemudian disesuaikan dengan kemampuan dan kebijakan keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Kebijakan Umum APBD, Pemerintah Daerah menyusun Prioritas dan Plafon APBD sebagai landasan operasional masing-masing unit kerja dalam menyusun kegiatannya. Urgensi perlunya Prioritas dan Plafon adalah karena keterbatasan anggaran dan diperlukan adanya program dan kegiatan yang tepat untuk mencapai kebijakan yang telah ditentukan.
Setelah ada KU dan Prioritas Plafon, maka keduanya harus diopersionalkan dalam bentuk Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK). RASK inilah dokumen yang paling operasional dalam proses penyusunan APBD. Apalagi dengan sistim anggaran kinerja, di sinilah kebijakan diopersionalkan dalam bentuk kegiatan, dilengkapi dengan indikator kinerja, seperti input, output, outcome, benefit, dan impact , yang kemudian dilengkapi dengan tolok ukur kinerja dan target kinerjanya. RASK digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rancangan APBD. Peran DPRD sangat penting dalam proses pembahasan RAPBD yang pada intinya merupakan pembahasan RASK baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pos pembiayaan.
Pada tahap pembahasan RASK antara DPRD dengan eksekuitf inilah, peran DPRD dituntut untuk tidak sekedar berwacana dalam tataran normatif kebijakan, tetapi yang lebih penting setelah itu adalah aspek teknis kebijakan. Karena justru pada aspek teknis ini kebijakan dapat dinilai efektifitas dan efisiensinya. Dewan juga dapat melakukan pengawasan awal melalui tindakan prefentif pada saat pembahasan RASK untuk mendeteksi secara lebih dini terhadap kemungkinan terjadinya inefisiensi anggaran, dan ketidakefektifan anggaran.
Menjadi kelemahan Dewan secara umum, yaitu seringnya terjebak dalam normatifitas kebijakan dan kurang mendalami hal-hal yang teknis. Padahal di sinilah awal mula terjadinya berbagai penyimpangan anggaran. Pada tahap pembahasan RASK ini dapat terjadi perubahan angka baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

C. Pengelolaan Keuangan yang baik dan sistem pengelolaan keuangan terpadu
Sistem pengelolaan keuangan dimulai dari mulai disusunnya Prioritas dan Plafon, penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) hingga pertanggungjawaban anggaran dalam bentuk Perhitungan APBD. Sebagai sub sistem, pengeloaan keuangan tidak bisa berdiri sendiri, karena pengelolaan keuangan merupakan alat untuk melaksanakan sistem perencanaan. Dengan demikian sesungguhnya sistem pengelolaan keuangan merupakan kelanjutan dari sistem perencanaan. Dengan demikian sistem pengelolaan keuangan harus terintegrasi dengan sistem perencanaan.
Karena pelaporan keuangan juga merupakan salah satu instrumen dari sistem pelaporan pemerintah daerah, maka sistem pengelolaan keuangan harus terintegrasi dengan sistem laporan pertanggungjawaban.

D. Anggaran Kinerja, Pendapatan dan sumber pendapatan daerah belanja daerah dan pembiayaan
Anggaran Kinerja adalah anggaran yang mengedepankan prestasi kerja, dengan lebih mengutamakan hasil dibanding keluaran. Karena mengedepankan prestasi kerja, maka harus ada indikator kinerja dari setiap parameter kinerja. Indikator kinerja antara lain input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil), benefit (manfaat), dan impact (dampak). Dari sisi struktur anggaran ada perbedaan yang substansial antara anggaran kinerja dengan sistim anggaran sebelumnya. Istilah Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sangat terkait dengan struktur teknis APBD. Struktur berdasarkan pendekatan kinerja dibagi menjadi 3 Pos, yaitu Pos Pendapatan, Pos Belanja, dan Pos Pembiayaan. Sedangkan pada struktur anggaran yang lama , yang disebut sebagai struktur anggaran berimbang dan dinamis, strukturnya hanya ada 2 Pos, yaitu Pos Pendapatan dan Pos Belanja. Perubahan struktur anggaran ini sangat terkait dengan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Dengan sistim anggaran lama ternyata terjadi pembiasan baik Pos Pendapatan maupun Belanja, karena ada beberapa obyek yang seharusnya masuk ke Pos Pembiayaan. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Pendapatan ini dapat terlihat pada Pos Pendapatan. Konsep pendapatan berbeda dengan konsep penerimaan. Penerimaan adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu. Pendapatan yang terealisasikan dan masuk kas daerah menjadi penerimaan, tetapi tidak semua penerimaan merupakan pendapatan, karena ada penerimaan yang berasal dari pembiayaan.
Pendapatan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD), kelompok Dana Perimbangan, dan kelompok lain-lain pendapatan. PAD adalah pendapatan yang dipungut oleh daerah yang bersangkutan sesuai dengan Perda yang telah ditetapkan. Jenis-jenis PAD antara lain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, bagian laba hasil usaha daerah/laba BUMD, dan lain-lain PAD. Besar kecilnya PAD akan mempengaruhi otonomi daerah dalam melaksanakan kebijakannya, semakin besar PAD maka kemampuan daerah akan lebih besar dan ketergantungan dengan Pemerintah Atasan semakin berkurang. Obyek PAD antara lain untuk Provinsi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor , Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Retribusi Pelayanan Kesehatan dan lain-lain.
Kelompok Pendapatan yang kedua adalah Dana Perimbangan. Dana Perimbangan pada prinsipnya merupakan pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat yang kemudian �didaerahkan�. Dana Perimbangan ini antara lain Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak adalah pendapatan Pemerintah Pusat yang kemudian dibagihasilkan dengan Pemerintah Daerah, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ,Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri. Sedang Dana Alokasi Umum adalah pendapatan yang merupakan transfer langsung dari Pemerintah Pusat dengan menggunakan formula tertentu, seperti luas wilayah, jumlah penduduk miskin, PAD dan lain-lain. Sedang Dana Alokasi Khusus (DAK) diberikan kepada daerah tanpa formula tertentu dan khusus untuk kebutuhan tertentu, misalnya DAK untuk reboisasi, DAK infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan lain-lain
Selanjutnya pendapatan di luar PAD dan Dana Perimbangan adalah Lain-lain Pendapatan yang sah. Pendapatan ini misalnya Dana Kontinjensi/Dana Darurat dan lain-lain.
Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah. Sedangkan pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu. Belanja setelah direalisasikan akan menjadi pengeluaran, namun belum tentu setiap pengeluaran merupakan belanja. Pengeluaran bisa saja bukan dalam bentuk belanja, tetapi berupa pengeluaran pembiayaan, misalnya pembayaran hutang pokok, penyertaan modal daerah. Pos belanja secara teknis dibagi menjadi beberapa kelompok belanja, antara lain Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Tersangka. Dari sifatnya belanja dapat dibagi menjadi dua, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pengertiannya adalah sebagai berikut:
1. Belanja langsung adalah belanja yang besar kecilnya dipengaruhi secara langsung oleh adanya kegiatan. Semakin banyak volume kegiatan maka akan semakin meningkat belanjanya. Belanja langsung juga dapat disebut sebagai belanja yang dapat dihubungkan secara langsung dengan kegiatan. Belanja langsung ini dapat disebut sebagai variabel cost;
2. Belanja tidak langsung adalah belanja yang besar kecilnya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya kegiatan. Belanja ini dapat disebut sebagai fixed cost.
Setelah pengertian sifat belanja, kemudian masuk kepada definisi kelompok belanja, yaitu:
1. Belanja Administrasi Umum (BAU): konsep ini lain dengan apa yang disebut sebagai belanja rutin. BAU adalah belanja tidak langsung dan tidak menambah aset tetap. Misalnya belanja gaji pegawai, listrik,air, telpon, pemeliharaan kendaraan dan lain-lain;
2. Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP) adalah belanja langsung dan tetapi tidak menambah aset. BOP merupakan belanja yang berbentuk kegiatan, tetapi tidak menambah aset. Misalnya belanja operasional penertiban Pedagang Kaki Lima;
3. Belanja Modal (BM), adalah belanja langsung dan menambah aset. Contoh BM antara lain membangun gedung, beli kendaraan bermotor, bangun jalan dan lain-lain;
4. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan (BBH-BK) adalah belanja yang bersifat transfer langsung tanpa indikator kinerja. Belanja ini misalnya untuk Provinsi alokasi bagi hasil PKB-BBNKB ke Kebupaten-Kota, bantuan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, olah raga, profesi dan lain-lain;
5. Belanja Tidak Tersangka, dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah yang mendesak untuk dilaksanakan, tetapi belum ada anggarannya.
Kemudian perbedaan substansial dengan struktur anggaran sebelumnya adalah adanya Pos Pembiayaan. Pos pembiayaan adalah suatu transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja. Jika pendapatan lebih kecil dari belanja akan terjadi defisit. Defisit tersebut kemudian ditutup oleh pembiayaan. Sedangkan jika terjadi surplus, yaitu pendapatan lebih besar dibanding belanja, maka surplus tersebut juga akan dimanfaatkan oleh pos pembiayaan.
Adanya pos pembiayaan ini diharapkan sistim anggaran kinerja dapat lebih akuntabel dan transparan. Obyek yang ada pada pembiayaan, dalam struktur anggaran sebelumnya sebenarnya telah ada, tetapi muncul di Pos Pendapatan atau di Pos Belanja. Padahal peruntukannya bukan untuk pos tersebut.
Pos pembiayaan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu, Transfer dari Dana Cadangan, hutang/penjualan obliigasi, dan penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Transfer ke Dana Cadangan, Penyertaan Modal, Pembayaran Hutang Pokok yang Jatuh Tempo, dan Sisa Lebih Tahun Anggaran Berjalan.

E. Mengapa masyarakat berhak terhadap APBD dan apa saja hak-hak itu;
APBD berisi kebijakan yang dilaksanakan oleh suatu rezim/pemerintahan. Ujung tombak kebijakan tercermin dari sisi anggaran. Dalam sistem demokrasi, pemerintahan ada karena mendapat mandat dari rakyat sebagai pemilik kekuasaan yang nyata melalui proses demokratis yaitu pemilihan umum. Karena mendapat mandat dari rakyat, maka kebijakan yang diambil sudah selayaknyalah sesuai dengan kehendak rakyat. Kehendak rakyat ini seharusnya terepresentasikan dari lembaga perwakilan rakyat. Jika ternyata ada permasalahan bahwa lembaga perwakilan rakyat ternyata tidak menyuarakan suara rakyat adalah persoalan lain.
Oleh karena itu rakyat harus mengetahui isi dari kebijakan pemerintah yang tercermin dari APBD, sampai sedeail-detailnya. Hak masyarakat atas APBD adalah bahwa APBD yang dilaksanakan seharusnya mencerminkan kepentingan rakyat banyak, artinya bahwa APBD merupakan sebagian dari solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Jika ternyata APBD tidak merupakan bagian dari solusi atas permasalahan masyarakat, maka APBD tersebut dapat dikatakan belum menyentuh kepentingan rakyat. Untuk itu diperlukan saluran komunikasi yang intensif antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat

F. Fungsi dan cara kerja lembaga pengawasan
Pengawasan terhadap APBD harus dimulai sejak penyusunan APBD. Karena pada saat penyusunan ini justru akan dimengerti kemana kebijakan anggaran diarahkan. Persoalan saat ini adalah bahwa lembaga pengawasan justru terjebak dalam masalah teknis anggaran, dan tidak memasuki wilayah kebijakan anggaran. Akibatnya banyak persoalan dalam kebijakan anggaran, yaitu kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang tidak berorientasi pada kepentingan rakyat dan secara adminstrasi hal ini tidak menjadi persoalan. Karena aparat pemeriksa tidak berorientasi kepada kebijaka tersebut, maka pembuat kebijakan juga cenderung melalaikan aspek publik dalam pengambilan kebijakan dan cenderung memperhatikan aspek teknis administrasi. Persoalan lain adalah pemeriksa melakukan pemeriksaan pada saat pasca anggaran, bukan sebelum atau saat pelaksanaan. Dengan demikian cenderung represif, bukan prefentif. Pengawasan prefentif sebetulnya telah ada , misalnya evaluasi APBD Kabupaten/Kota oleh Provinsi dan APBD Provinsi oleh Pemerintah Pusat. Namun bentuk evaluasi ternyata hanya pada tataran teknis administrasi, bukan pada tataran kebijakan.

G. Langkah praktis mengontrol APBD dan menganalisa anggaran
- Analisa kebijakan anggaran yang akan disusun. Apakah mencerminkan suatu solusi atas permasalahan masyarakat;
- Analisa kebijakan dari sisi indikator kinerja, tolok ukur kinerja, dan target kinerja;
- Analisa skala prioritas, apakah telah mencerminkan urutan kemendesakan;
- Analisa RASK sampai detail di tingkat angka-angka. Setiap angka yang diusulkan harus ada rasionalitas anggaran. Awal korupsi adalah ketidakrasionalitasan atas anggaran yang diusulkan;
- Cek pelaksanaan anggaran, apakah pelaksanaannya sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja yang diusulkan dalam RASK.