ACCESS Phase II, Summary District Citizen Engagement Plan Kabupaten Sumba Timur

1

SUMMARY DISTRICT CITIZEN ENGAGEMENT PLAN

PROPINSI

NUSA TENGGARAN TIMUR – PULAU SUMBA

Kabupaten Sumba Timur

Visi Kabupaten

Visi Besar Sumba Timur Impian

Matawai Amahu Pada Njara Hammu: Tana Pari Peku – Luku Wai Kalala: Mata air emas,

Padang Rumput yang hijau; Tanah yang subur dan makmur ‐ Sungai yang airnya

menyuburkan dan menyejukkan.

Uhuk Hama Pandak, Ndolak Hama Jangga: Duduk sama rendah, Berdiri sama tinggi.

Sumba Rumah Tuhan.

Warga negara beserta organisasinya: insan‐insan Sumba Timur, adalah pemilik dan salah satu

pilar utama yang dapat menegakkan demokrasi yang kuat dan berkesinambungan. Warga negara,

segenap insan Sumba Timur, terutama orang miskin, perempuan, kaum muda dan kaum marginal

lainnya, secara kolektif, mampu memperjuangkan kepentingan dan hak‐haknya sebagai warga serta

mempertahankan identitasnya melalui membangun relasi dan interaksi sosial di lingkungan

komunitasnya dan mengorganisir diri dengan bergabung dengan organisasi di komunitasnya atau

membentuk organisasi baru atau bergabung/berafiliasi pada Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)

yang lebih besar.

Melalui interaksi yang terus menerus dan mengorganisir diri dalam komunitasnya dan melembaga,

maka warga, terutama orang miskin, perempuan, pemuda dan kaum marginal lainnya memperoleh

pengetahuan dan dapat memahami dan memperjuangkan hak‐hak dasarnya sebagai warga negara.

Warga mampu berpikir kritis untuk menilai semua kebijakan pemerintahan yang berdampak pada

kehidupannya. Warga dan organisasinya berdaya dan memiliki posisi tawar yang kuat untuk

melakukan interaksi, negosiasi dan lobi dengan para pengambil keputusan untuk mendorong

lahirnya kebijakan yang populis (kebijakan yang berpihak pada orang miskin, perempuan, pemuda

dan kaum marginal lainnya) maupun dengan dunia usaha swasta yang akan berinvestasi‐melakukan

ekspansi modal di wilayahnya. Warga, terutama orang miskin, perempuan, pemuda dan kaum

marginal lainnya terlibat aktif dalam setiap ruang, proses dan tahapan pembangunan dan juga

dalam pengambilan keputusan, baik yang berhubungan dengan negara (pemerintahan) maupun

yang berhubungan dengan urusan sosial kemasyarakatan (keluarga, adat isitiadat, agama,

organisasi sosial, dan lain‐lain).

Warga mampu mendayagunakan semua potensi/asset di komunitas dan lingkungan sekitarnya

secara bertanggung jawab, kreatif, inovatif dan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan

lingkungan. Pendayagunaan semua asset diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup

warga, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan serta

pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Warga menjadi pemilik atau “tuan” atas sumber‐sumber daya

alam yang ada di daerahnya, seperti tanah beserta kekayaan alam yang ada di dalam dan di atas

tanah, antara lain bahan‐bahan tambang, hutan dan margasatwa, air tawar dan air laut beserta

isinya serta ruang angkasa. Siapapun atau organisasi/institusi manapun dari luar, yang berencana

mendayagunakan‐mengeksploitasi sumber‐sumber daya alam milik warga dan/atau komunitas,

mereka harus terlebih dahulu mendapat izin pengelolaan secara tertulis dari warga/organisasi

ACCESS Phase II, Summary District Citizen Engagement Plan Kabupaten Sumba Timur

2

warga, dan berkomitmen untuk tidak merusak lingkungan dan asset‐asset warga lainnya. Warga,

terutama pemilik ternak (kuda, kerbau, sapi, kambing dan babi, serta jenis‐jenis ternak lainnya)

memiliki sistem pemeliharaan ternak yang intensif, terintegrasi dan berperspektif lingkungan.

Warga berdaulat, berdaya dan menjadi mandiri untuk mengelola sumber‐sumber daya alam yang

ada untuk sebesar‐besarnya kepentingan komunitasnya.

Warga, terutama orang miskin, perempuan, pemuda dan kaum marginal lainnya mengetahui,

menyadari dan mempraktekkan pola hidup bersih dan sehat, mengontrol kesehatan secara teratur,

mengkonsumsi makanan yang bergizi agar anak‐anaknya terbebas dari ancaman gizi buruk dan

busung lapar. Ibu‐ibu hamil dan yang melahirkan mendapat perawatan kesehatan secara cepat,

terjangkau, murah dan berkualitas. Warga semakin menyadari dan bertanggung jawab untuk

menjaga fasilitas‐fasilitas publik seperti fasilitas air bersih dan irigasi, fasilitas kesehatan, fasilitas

pendidikan, fasilitas penerangan dan fasilitas‐fasilitas publik lainnya. Selain itu, semua anak,

mendapat pendidikan yang layak, murah dan berkualitas, terutama pendidikan dasar (SD dan SMP).

Warga, terutama orang miskin, perempuan, pemuda dan kaum marginal lainnya, berpartisipasi aktif

dalam pengawasan pemanfaatan tata ruang yang berperspektif lingkungan, proaktif menjaga

keamanan dan kenyamanan di lingkungan sekitarnya serta melapor kepada pihak yang berwajib

semua pelanggaran hukum atau tindakan kriminal yang terjadi. Warga menjadi lebih sadar dan taat

hukum, baik terhadap hukum negara, agama maupun adat. Warga beserta organisasinya mampu

menyelesaikan konflik‐konflik di lingkungannya dengan cara‐cara damai dan mengedepankan

pendekatan berbasis budaya dan adat istiadat. Warga beserta organisasinya mempraktekkan

budaya toleransi, menghargai keberanekaragaman perbedaan, baik yang berbasis suku, agama, ras,

golongan, gender maupun kepentingan‐kepentingan politik. Warga mempraktekkan dan

mempromosikan nilai dan prinsip partisipasi, akuntabilitas serta menjunjung tinggi moralitas, etika

dan spiritualitas dalam kehidupannya.

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) beserta anggota‐anggotanya: merupakan salah satu

aktor utama dari tata kepemerintahan yang baik dan demokratis, selain pemerintahan (negara) dan

dunia usaha swasta (pasar). Masyarakat sipil dan organisasinya merupakan salah satu pilar utama

dalam mendorong dan menegakkan demokrasi yang kuat dan demokratisasi. OMS dan anggotaanggotanya

mampu secara konsisten mempraktekkan dan mempromosikan komitmen untuk

berperilaku dan bertindak demokratis serta membangun relasi dan interaksi yang dinamis, egaliter

dan setara dalam organisasinya dan dengan kelompok kepentingannya (konstituen utamanya),

serta secara konsisten memperjuangkan kepentingan‐kepentingan anggotanya, organisasi serta

konstituennya.

OMS secara terus menerus membangun kapasitas organisasi dan anggotanya untuk keberlanjutan

organisasinya dan untuk memperjuangkan kepentingan‐kepentingan dan nilai‐nilai untuk

perubahan yang berdampak pada orang miskin, perempuan, kaum muda dan kaum marginal

lainnya. OMS bekerja langsung di akar rumput, menjadikannya lebih berakar pada masyarakat yang

dilayani. Inilah yang membangun fondasi bagi legitimasi sosial terhadap eksistensi OMS dalam

kiprahnya. OMS membantu berbagai organisasi berbasis masyarakat beserta anggota‐anggotanya

yang mereka layani, agar warga dan organisasinya menjadi lebih berpengetahuan, terampil, dan

efektif dalam melaksanakan tugas‐tugasnya dan mampu memperjuangkan kepentingankepentingan,

nilai‐nilai dan identitasnya.

OMS bekerja langsung di akar rumput, mendorong para anggotanya untuk berpartisipasi lebih

penuh, mengambil tanggung jawab, untuk menegakkan akuntabilitas kepemimpinan mereka,

mengelola konflik, dan dapat mengadvokasi keadilan sosial dengan cara‐cara yang damai. OMS dan

anggota‐anggotanya dapat mengambil peran sebagai fasilitator, mediator dan negosiator dalam

menyerap kepentingan‐kepentingan konstituennya dan bersama dengan warga dan organisasinya

meneruskannya kepada pembuat dan pengambil kebijakan. OMS mampu melakukan interaksi yang

ACCESS Phase II, Summary District Citizen Engagement Plan Kabupaten Sumba Timur

3

dinamis dengan agenda‐agenda pemerintahan seperti berpartisipasi dan mengawasi setiap tahapan

dan proses pembuatan kebijakan, menilai kebijakan‐kebijakan publik, memobilisasi asset‐asset

yang ada secara efektif untuk memperjuangkan kepentingan‐kepentingan warga negara atau

konstituennya. OMS juga mampu berperan sebagai sistem yang mendukungan (supporting system)

kerja‐kerja pengorganisasi masyarakat di akar rumput dan kerja garda depan (front line) untuk

perubahan kebijakan agar berpihak pada orang miskin, perempuan, kaum muda dan kaum yang

kurang berdaya lainnya. OMS mampu menyuarakan kepentingan dari voice of the voiceless people,

menjadi corong yang efektif dan agen transformasi sosial yang tangguh, militan dan semakin

diapresiasi dan diakui kekuatan, posisi tawar dan legitimasinya.

OMS, terutama instusi agama dan anggota‐anggotanya menjadi figur panutan bagi masyarakat

dalam mempraktekkan dan mempromosikan nilai‐nilai moralitas, etika, toleransi, pluralisme,

multikulturalisme, keberimanan dan kebertagwaan kepada Tuhan Yang Mahaesa. Institusi agama

semakin proaktif dalam memfasilitasi dialog lintas agama dan kepercayaan serta memberi ruang

bagi kelompok agama minoritas dan aliran kepercayaan untuk mempraktekkan ajaran agama atau

kepercayaannya secara bebas tanpa tekanan. Institusi agama dan anggota‐anggotanya menjadi

mediator antara umat/jemaatnya dengan pemerintahan dalam upaya untuk memperjuangkan

kepentingan umatnya.

OMS mengapresiasi dan senantiasa mendemonstrasikan serta mempromosikan nilai‐nilai dan

prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam kehidupan pribadi maupun organisasi.

Jaringan antara OMS: merupakan kekuatan kolektif dari kekuatan OMS yang lebih besar dan

luas, bersifat lintas gender, lintas sektor dan isu, dan lintas aktor untuk mengkawal dan

menegakkan demokrasi yang kuat dan demokratisasi. Jaringan antar OMS mempromosikan

kepentingan‐kepentingan dan nilai‐nilai partisipannya untuk mendorong perubahan yang

berdampak pada orang miskin, perempuan, pemuda dan kaum marginal lainnya.

Jaringan antara OMS mampu memainkan peran dan fungsi yang lebih strategis terutama dalam

memperjuangkan lahirnya kebijakan‐kebijakan pemerintahan yang berpihak pada orang miskin,

perempuan, pemuda dan kaum yang kurang berdaya lainnya serta kelompok masyarakat yang lebih

luas. Jaringan antara OMS mampu membuka akses dan melakukan interaksi yang dinamis dengan

agenda‐agenda pemerintahan seperti berpartisipasi dan mengawasi setiap tahapan dan proses

pembuatan kebijakan, mengkaji dan menilai kebijakan‐kebijakan publik yang berdampak pada

kesejahteraan hidup masyarakat, mengajukan konsep atau naskah akademik kepada pembuat dan

pengambil kebijakan untuk mempengaruhi isi atau muatan kebijakan/hukum (content of law),

struktur kebijakan/hukum (structure of law) dan budaya hukum (culture of law) agar lebih berpihak

pada kepentingan masyarakat, terutama orang miskin, perempuan, pemuda dan kelompok marginal

lainnya. Jaringan OMS mampu mendorong lahir dan bekerjanya ruang dialog pembelajaran sosial

multi‐stakeholders untuk membagi gagasan, sebagai wadah untuk proses belajar dan belajar proses

bersama, membagi peran dan membangun solidaritas, kesadaran dan trust kolektif untuk

perubahan sosial yang lebih luas dan berkelanjutan.

Jaringan antara OMS mampu mencari dan memproduksi pengetahuan, teknologi dan keterampilan

untuk memberikan layanan yang bermutu tinggi dalam pengembangan kapasitas bagi OMS

partisipan, warga dan bahkan pemerintahan dan dunia usaha swasta. Jaringan antara OMS mampu

menciptakan inovasi‐inovasi advokasi kebijakan, media‐media kreatif dan inovatif untuk kampanye

publik dan membuka jaringan kemitraan yang lebih luas baik pada tingkat regional, nasional dan

internasional.

Jaringan antara OMS mampu mendemonstrasikan dan memperjuangkan budaya toleransi, terbuka

pada perubahan, dan menghargai keberanekaragaman ideologi, perbedaan, baik yang berbasis

ACCESS Phase II, Summary District Citizen Engagement Plan Kabupaten Sumba Timur

4

suku, agama, ras, golongan, gender maupun kepentingan‐kepentingan politik. Jaringan antara OMS

senantiasa apresiatif, menegakkan dan mempromosikan nilai dan prinsip partisipasi, transparansi,

akuntabilitas dan keadilan sosial dan berperspektif lingkungan.

Pemerintahan (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) pada setiap level: merupakan

penyangga utama untuk menegakkan demokrasi dan demokratisasi. Pemerintahan juga merupakan

salah aktor utama yang memiliki kekuasaan dan pengaruh dalam upaya mendorong Tata

Kepemerintahan Lokal yang baik dan demokratis. Pemerintahan beserta aparatnya mampu secara

konsisten mempraktekkan dan mempromosikan komitmen untuk berperilaku dan bertindak

demokratis serta membangun relasi dan interaksi yang dinamis, egaliter dan setara dalam

organisasinya, antara instansi pemerintahan dan non‐pemerintahan, serta secara konsisten

memproduksikan kebijakan‐kebijakan dan program‐program yang memberikan prioritas utama

dan berdampak pada kesejahteraan hidup masyarakat, terutama orang miskin, perempuan, pemuda

dan kaum marginal lainnya.

Aparat pemerintahan semakin disiplin, profesional, bertanggung jawab dan memiliki etos kerja

yang tinggi sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Pemerintahan

pada berbagai tingkatan semakin merakyat, apresiatif dan berkomitmen untuk lebih responsif,

sensitif, akomodatif dan akuntabel pada asosiasi warga dan OMS yang terorganisir dan terlembaga

yang melaksanakan dan memperjuangkan hak‐hak ekonomi, sosial, budaya serta sipil dan

politiknya. Pemerintahan mampu menjamin dan memastikan kualitas, akuntabilitas dan

transparansi dari setiap pemberian pelayananan sosial kepada masyarakat. Pemerintah menjamin

dan membuka ruang bagi pengawasan yang lebih luas oleh warga dan organisasi warga, OMS dan

jaringan terhadap pelayanan publik. Pemerintahan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang

mengatur tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) seperti pendidikan, kesehatan, penerangan,

air bersih dan sanitasi, dan lain‐lain. Pemerintah menciptakan dan beroperasinya sistem dan

mekanisme untuk dapat menyerap aspirasi dan menampung pengaduan masyarakat atas kinerja

(performance) pelayanan publik. Pemerintah memastikan transparansi dan akuntabilitas

dipraktekan oleh para aparat pemerintahan di setiap kantornya dan agen‐agen pelayanan publik

mitra pemerintahan.

Pemerintahan pada berbagai tingkatan mampu mempraktekkan, mempromosikan dan memastikan

partisipasi yang luas dari warga negara, terutama partisipasi orang miskin, perempuan, kaum muda

dan kaum marginal lainnya dalam setiap tahap dan proses pembangunan dan pengambilan

keputusan. Pemerintah mampu memfasilitasi dan menyediakan anggaran bagi pemerintah desa

untuk menyusun RPJM Desa. Semua desa memiliki dokumen RPJM Desa. Pemerintah menjamin dan

membuat Perda agar setiap pembangunan di desa harus merujuk pada dokumen RPJM Desa.

Pemerintah memberikan ruang bagi perwakilan/delegasi dari pemerintah desa dan kecamatan dan

OMS untuk mengkawal dan menghadiri penyusunan perencanaan pada forum SKPD dan

Musrenbangkab. Dokumen RPJM Kabupaten Sumba Timur disusun berdasarkan semua dokumen

RPJM Desa di Kabupaten Sumba Timur. DPRD dan pemerintah memprioritaskan anggaran

pembangunan yang berpihak bagi orang miskin, perempuan, pemuda dan kaum marginal lainnya.

Pemerintahan menjamin pemenuhan hak‐hak dasar warga negara atas akses informasi; hak atas

standar hidup yang layak termasuk pangan, sandang, pakaian dan perumahan; hak untuk mendapat

jaminan sosial termasuk asuransi sosial; hak atas pendidikan, termasuk pendidikan dasar yang

gratis; hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum; hak untuk bebas

berpendapat dan berekspresi; hak untuk berkumpul dan berserikat dan hak untuk turut serta

dalam pemerintahan. Pemerintahan menjamin perlindungan terhadap asset‐asset lokal baik asset

ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, sosial dan budaya, maupun asset teknologi dari

ancaman kapitalisme global.

ACCESS Phase II, Summary District Citizen Engagement Plan Kabupaten Sumba Timur

5

Dunia Usaha Swasta: turut mempromosikan dan mendemonstrasikan nilai‐nilai partisipasi,

akuntabilitas dan transparansi dalam organisasinya. Memiliki kepedulian, sensitivitas dan tanggung

jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama, orang miskin, perempuan,

pemuda dan kaum marginal lainnya. Dunia usaha swasta melalui program tanggung jawab sosial

perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) semakin gencar mendemonstrasikan dan

mempromosikan praktek bisnis sosial, kewirausahaan sosial dan turut serta menyediakan sarana

dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat (terutama orang miskin, perempuan,

pemuda dan kaum marginal lainnya), akan pangan, sandang, perumahan serta pendidikan,

kesehatan, air bersih dan sanitasi serta peningkatan ekonomi rakyat melalui penyediaan akses

terhadap modal usaha dan bantuan‐bantuan teknis lainnya.

Agenda Bersama

1. Akses dan Pelayanan Kesehatan yang cepat, murah, mudah, terjangkau dan berkualitas.

2. Akses dan Pelayanan Pendidikan yang terjangkau, murah dan berkualitas, (terutama bagi

perempuan, orang miskin dan kaum marginal lainnya).

3. Tata Kelola Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Kebijakan Pembangunan yang

partisipatif dan berpihak pada orang miskin, perempuan dan kelompok marginal lainnya.

4. Penguatan Ekonomi Kerakyatan berbasis Potensi Lokal dan Berkelanjutan

5. Akses dan Kebijakan Pelayanan Publik yang Berkualitas, Transparan, Akuntabel dan

Berkeadilan Gender

6. Pengarusutamaan Gender Dalam Kebijakan dan Program Pembangunan (Penyadaran,

Internalisasi dan Praktek Nilai dan Prinsip Keadilan Gender dalam Seluruh Aspek Kehidupan)

7. Pengelolaan Sumber Daya Alam berbasis Masyarakat dan Berkelanjutan

8. Memperkuat Forum dan Jaringan Kemitraan Multi‐Stakeholders

9. Penegakan/Supremasi Hukum

10. Kedaulatan Pangan

Summary Concept Paper

Kabupaten : Sumba Timur

Nama Lembaga : YAL (Yayasan Alam Lestari)

Judul : Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal dan

Berkelanjutan (konsep kios barter sebagai sebuah model dalam proses

penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal)

Durasi Program : 3 tahun

Konsep paper bertujuan melihat warga miskin dan perempuan di desa berorganisasi,

mengembangkan model ekonomi pedesaan ”koperasi barter” yang berbasis sumber daya dan

kearifan lokal. Melalui organisasinya, warga secara aktif menggerakkan aset sosial dan ekonomi

dalam desa untuk meningkatkan kualitas hidup, memiliki strategi yang inovatif dalam berkompetisi

dengan pasar, mendorong pemerintah desa mengakomodir konsep koperasi barter dalam RPJMdes

dan pemerintah kabupaten melahirkan kebijakan dan program yang memperkuat koperasi barter,

mengembangkan organisasinya sebagai organisasi yang efektif dan menerapkan nilai‐nilai

partisipasi, demokrasi, transparansi, akuntabel, dan kesetaraan gender. Yayasan Alam Lestari akan

mengembangkan strategi penguatan kapasitas, pendampingan, kampanye /promosi dan

ACCESS Phase II, Summary District Citizen Engagement Plan Kabupaten Sumba Timur

6

mengembangkan pembelajaran bersama. Program merencanakan akan bekerja dengan Kelompok

Masyarakat Pelestari Hutan. Rencana aksi ini diperkirakan akan berdampak pada semakin

meningkatnya kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin dan perempuan di 3 desa (Tapil,

Umammanu, Kamanggih). Ia memiliki kontribusi terhadap tata kepemerintahan lokal demokratis,

khususnya dalam memperkuat aspek keadilan sosial. Relevansi rencana aksi dengan program

ACCESS tahap II terdapat pada upaya pemberdayaan warga dan organisasinya, mendorong

terjadinya aksi interaksi dengan pemerintah dan aktor lainnya. Program ingin mereplikasi

kesuksesan koperasi barter yang pernah dikembangkan oleh YAL sebagai alternatif model

perekonomian lokal.

Kabupaten :Sumba Timur

Nama Lembaga :Yayasan Stimulan

Judul Concept Paper :Judul Concept Paper: PUBLIK BICARA: Memberdayakan Suara Publik yang

Tidak Bersuara melalui Interaksi Dinamis (Engagement) InstitusiInstitusi

Lokal

Durasi program :30 bulan (2,5 tahun)

Melalui konsep paper ini, Yayasan Stimulan ingin melihat warga (orang miskin dan perempuan)

memperjuangkan hak‐hak mereka terhadap layanan dasar dengan memanfaatkan institusi‐institusi

RT/RW, lembaga profesi, pemuda dan agama yang ada disekitarnya. Institusi dan lembaga tersebut

menyediakan mekanisme complain yang mudah diakses dan ramah orang miskin‐perempuan, dan

membangun kerjasama dengan media untuk menyebarluaskan informasi. Sementara itu,

masyarakat dan media lokal melakukan penilaian regular (3 atau 6 bulanan) terhadap

perkembangan kinerja layanan public di kabupaten Sumba Timur. Untuk mencapai tujuan tersebut,

Stimulan akan mengembangkan strategi‐strategi seperti riset aksi, advokasi, publikasi dan

penguatan kapasitas. Stimulan akan menggandeng Institusi RT/RW (pengelola complain warga),

lembaga profesi, pemuda dan agama (melakukan penjaringan aspirasi dan pendukung RT/RW), dan

lembaga pemerintahan desa/kelurahan (memfasilitasi penyaluran complain dan mediator) sebagai

mitra dalam mewujudkan impiannya. Pendekatan Appreciative Inquiry dan Aset Based Thinking

akan dipergunakan untuk mengefektifkan proses. Rencana aksi ini diharapkan akan menyumbang

pada terwujudnya situasi dimana warga, khususnya orang miskin dan perempuan di Sumba Timur

memperoleh akses layanan dasar yang berkualitas yang didukung oleh pemerintahan yang pro aktif,

aspiratif dalam memproses dan menyediakan berbagai kebijakan dan layanan public untuk warga.

Sumbangannya terhadap tata kepemerintahan lokal yang demokratis terutama pada terwujudnya

aspek kualitas pelayanan publik. Gagasan ini sangat relevan dengan ACCESS Tahap II karena

mengandung unsur pemberdayaan warga, khususnya warga miskin dan perempuan, mendorong

terjadinya aksi interaksi dengan pemerintahan setempat dan mengandung aspek perluasan dampak

dan replikasi karena secara bertahap dalam lima tahun diprediksikan akan menjangkau semua desa

di Sumba Timur.

Kabupaten : Sumba Timur

Nama Lembaga : YCM – YASALTIKOPPESDA

WANLIP

Judul Concept Paper : Perencanaan dan Penganggaran Desa yang Partisipatif

Durasi program : 2,5 tahun

Konsep paper ini menggambarkan rencana aksi yang bertujuan mendorong warga desa dan

organisasinya menjadi lebih berdaya untuk melakukan interaksi aktif dengan pemerintahan lokal

dalam rangka meningkatkan hasil‐hasil pembangunan untuk kepentingan kesejahteraan warga

desa. Secara khusus, rencana aksi ini bertujuan agar semua pihak yang terlibat dalam penyusunan

RPJMdes memiliki kapasitas yang memadai. Warga khususnya orang miskin, perempuan, kaum

muda dan kaum tak berdaya lainnya mampu menganalisis kondisi, potensi yang ada dan dapat

ACCESS Phase II, Summary District Citizen Engagement Plan Kabupaten Sumba Timur

7

memanfaatkannya secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraannya. Warga berelasi setara

dalam mengakses ruang publik dan memperjuangkan pemenuhan hak‐hak kewarganegaraan.

Antara warga, pemerintahan, OMS dan pengusaha swasta lain dari tingkat desa, kecamatan,

kabupaten saling mempercayai melalui pola kemitraan yang egaliter (antar strata dan jender).

Kolaborasi antara Yayasan Cendana Mekar, Yayasan Wali Ati, KOPPESDA dan WANLIP akan

mengembangkan pendekatan penguatan kapasitas, advokasi, pendampingan perencanaan dan

penganggaran serta training kepemimpinan perempuan. Mitra program dari kerja kolaborasi ini

adalah fasilitator desa (276 delegatus), fasilitator pendamping (21 delegatus) dan pemerintah desa

untuk mewujudkan tujuan diatas. Apabila Perencanaan dan Penganggaran Desa yang Partisipatif

terwujud diharapkan akan dapat menyumbang terwujudnya Tata kepemerintahan lokal yang

demokratis, khususnya pada aspek partisipasi. Program ini berada pada arah strategis ACCESS

tahap II karena mendorong pemberdayaan warga dan organisasinya, menggagas aksi interaksi

antar stakeholder dan mengandung unsur replikasi pendekatan CLAPP dan perluasan pengaruh di

seluruh Sumba Timur yakni di 68 desa pada tahun pertama dan di 76 desa pada tahun kedua.