LAPORAN PANITIA KHUSUS BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2007 BUPATI SUMBA TIMUR

TANGGAL 24 SEPTEMBER 2008

Yth: Bupati Sumba Timur

Yth: Pimpinan dan Rekan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur

Yth: Sekretaris Daerah bersama Asisten Sekda

Yth: Para Pimpinan Dinas,Badan,Kantor dan satuan kerja Lingkup Pemda Kabupaten Sumba Timur

Singkatnya sidang Dewan Hadirin Yang terhormat,

I.        PENDAHULUAN

Mengawali laporan ini perkenankan saya atas nama Panitia Khusus Bidang Ekonomi Keuangan mengajak kita sekalian memanjatkan Puji dan syukur kahadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang oleh karena pimpinan dan penyertaanNya kita diperkenankan barkarya pada persidangan malam hari ini.

Dalam mempelajari LKPJ Akhir tahun Anggaran 2007 Bupati Sumba Timur, tak dapat disangkal bahwa sudah banyak keberhasilan yang diraih pemerintah dalam mengaflikasikan berbagai program melalui bidang ekonomi dan keuangan . Dibalik berbagai keberhasilan tentu kita juga tidak terhindar dari berbagai kekeliruan,kesalahan yang bermuara pada gagalnya berbagai program. Beberapa hambatan dan kendala tersebut telah dibahas secara seksama dalam pansus bersama SKPD-SKPD terkait, untuk mencari solusi terbaik dalam rangka meminimalisir berbagai kegagalan yang ada untuk tidak terus berulang pada TA 2008. Hasil-hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat menjadi catatan strategis yang perlu ditindak lanjuti.

II.     DASAR

Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Timur Nomor 14/Pimp/DPRD/2008 tanggal 20 September 2008 tentang pembentukan Pansus untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir TA 2007 Bupati Sumba Timur.

III.  PESERTA RAPAT

a)   Legilatif

Ø  Komisi B DPRD Kabupaten Sumba Timur

b)   Eksekutif

Ø  Dinas , Badan, Kantor yang terkait dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan

IV.    WAKTU DAN TEMPAT

Hari/Tanggal                 :    Selasa , 23 September 2008

Pukul                              :    19.30 – 23.00 Wita

Tempat                          :    Ruang Komisi B. DPRD Kabupaten Sumba Timur

V.       MATERI PEMBAHASAN

1.    Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir TA 2007 Bupati Sumba Timur

2.    Jawaban/Tanggapan Bupati Sumba Timur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sumba Timur

3.    Hasil Uji Petik Tim Gabungan Komis DPRD. Kabupaten Sumba Timur

VI.    HASIL PEMBAHASAN

Adapaun mekanisme dalam penyampaian hasil pembahasan yaitu didahului dengan mengemukakan pokok-pokok permasalahan TA 2007 yang dialami oleh masing-masing SKPD maupaun permasalahan – permasalahan yang urgen untuk dapat segera ditangani dan selanjutnya diikuti dengan sejumlah saran dan harapan untk meminimalisir berbagai masalah tersebut ke depan.

A.  BIDANG EKONOMI.

1.    Urusan Kelautan dan Perikanan

Ø  Masalah : Keterbatasan Sumber Daya Aparatur dan Keterbatasan Sarana dan Prasarana.

Ø  Usul/Saran

v Perlu mengisi jabatan yang lowong dengan tenaga yang professional pada dinas Kelautan dan Perikanan untuk mengoftimalkan lokasi-lokasi sentra produksi,perbenihan dan pos jaga wisata

v Perlu menindaklanjuti perencanaan pembangunan pangkalan pendaratan ikan(PPI) di pasar lama Waingapu sesuai hasil Survey Investigasi Design tahun 2007 dalam rangka oftimalisasi sarana prasarana perikanan.

2.    Urusan Pertanian Tanaman Pangan

Ø  Masalah  : Belum Tersertifikasinya obyek-obyek kebun Dinas,belum oftimalnya P3A,modal usaha petani masih rendah,kurangnya kemampuan tenaga atau petugas Pengamat Hama Penyakit dan Tenaga Tim Brigade Proteksi,tidak berimbangnya alat pra panen dan paska panen bila disbanding dengan luasan lahan potensial, Pengembangan perbenihan dan pembibitan, pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian dan perdesaan.

Ø  Usul/Saran

v Perlu sertifikasi kebun-kebun dinas agar status kepemilikan pemerintah atas obyek-obyek kebun dinas jelas.

v Mensosialisasikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P3A kepada anggota kelompok P3A.

v Perlu peningkatan Modal Usaha Petani dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan masyarakat

v Perlu peningkatan jumlah dan kualitas tenaga PHP dan Tim Brigade Proteksi

v Perlu peningkatan jumlah sarana pra panen dan pasca panen untuk mengimbangi luasan lahan potensial milik masyarakat.

v Peningkatan keluasan lahan untuk pengembangan perbenihan dan pembibitan padi di kecamatan Matawai La Pawu dan Kecamatan Karera

v Perlu men survey jalan Harai-Lulundilu – Wairara untuk pengembangan tanaman umur panjang

3.    Urusan Informasi dan Penyuluhan Pertanian

Ø  Permasalahan : Keterbatasan sumber daya aparatur, kurang intensifnya kegiatan supervise adan monitoring

Ø  Usul/Saran

v Baru 2 BPP yang tersebar dalam 16 kecamatan yang memiliki tenaga PPL.Perlu penambahan tenaga PPL untuk memenuhi 14 kecamatan .

v Perlu mengisi jabatan yang lowong pada seksi-seksi di KIPP untuk mengoftimalkan suvervisi dan monitoring lapangan.

4.  Urusan Perkebunan

Ø  Permasalahan : Pengembangan Jatropa gagal dilaksanakan tahun 2007  Dan Pengembangan Kapas banyak pengerja yang tarik diri karena tidak dibayai

Ø  Usul Saran      :

v Pemerintah perlu selektif dalam memasukkan  investor – investor di Kabupaten Sumba Timur agar benar – benar program dan kegiatan melalui investor tidak berpeluang merugikan masyarakat dan tidak berpeluang menguntungkan kelompok tertentu.

5.    Urusan Peternakan

Ø  Permasalahan  : rendahnya liputan Vaksinasi,kurangnya tenaga pelaksana di lapangan.

Ø  Usul/saran        :

v Perlu sosialisasi yang memadai tentang pentingnya Vaksinasi ND kepada masyarakat dan memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak membawa ternaknya untuk diVaksin.

v Mengidentifikasi seluruh tenaga berkualitas teknis peternakan yang di tempatkan di instansi lain untuk dikembalikan di dinas Peternakan.Misalnya tenaga peternakan yang ditempatkan dikantor kelurahan

v Menyiapkan kader(petani mandiri) untuk menjadi vaksinator

6.    Urusan Kehutanan

Ø  Permasalahan  : Tingginya Frekuensi penebangan liar,kebakaran hutan dan perambahan liar,terjadinya penyalahgunaan ijin potong untuk pembangunan sarana pemerintah, rumah ibadah dan rumah adat.

Ø  Usul/saran   :

v Perlu adanya kontrak kerja antara pemerintah dengan masyarakat sekitar hutan dalam rangka pengembangan , pengamanan dan pelestarian hutan

v Memberikan sanksi yang tegas kepada pengusaha,tokoh masyarakat yang salah gunakan ijin yang diberikan.

v Agar pemerintah selektif dalam memberikan  ijin pemotongan kayu. Dan memberikan sanksi yang tegas kepada aparat di dinas kehutanan yang bermain-main dengan tanggungjawab yang diberikan .

v Perlu pengwasan dan pengamanan, penyelamatan terhadap program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan(GERHAN) yang terlihat mubazir dibeberapa lokasi GERHAN

v Merealisasikan tehnik pembuatan Hutan Rakyat, pengkayaan hutan rakyat dan pembuatan tanaman Mangrove.

7.    Urusan Industri dan Perdagangan

Ø  Permasalahan : Terbatasnya jumlah dan kualifikasi aparatur, sarana dan fasilitas pendukung., masih banyak pelaku usaha dagang yang belum memiliki SIUP, produksi garam beriodium tidak sesuai rencana,hanya 1 unit mesin pompa air laut yang berfungsi, rendahnya mutu produksi kerajinan, masih beredarnya makanan kadaluwarsa pada kios-kios di wilayah Kecamatan dan Desa.

Ø  Usul/saran    :

v Mengisi jabatan yang kosong pada Subdin Perindustrian yaitu Kasie pengawasan

v Menempatkan tenaga teknis dan kualifikasi yang memadai pada bidang pengelolaan komoditi industri dan kemetrologian

v Memberikan sanksi kepada pelaku usaha dagang yang tidak memiliki SIUP berdasarakan peraturan daerah

v Mensosialisasikan UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

v Perlu pendampingan kepada kelompok usaha industri kerajinan

B.  Bidang Keuangan.

Ø  Permasalahan: Kurang intensifnya Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Terdapat sejumlah temuan BPK RI,Banwas Propinsi NTT, Banwas Kabupaten Sumba Timur dan BPKP.

Ø  Usul /Saran :

v Perlu merancang sistim pemungutan pajak dan retribusi yang lebih efektif dan efisien.

v BPKD dihindarkan dari pelaksaan proyek-proyek fisik

v perlu merealisasikan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka penyusunan Sistim Akuntansi Pemerintah yang mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan.

VII. Penutup

Demikian Laporan Pansus Bidang Ekonomi Dan Keuangan DPRD Kabupaten Sumba Timur yang membahas LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2007 Bupati Sumba Timur. Penuh harapan apa yang diusulkan dapat dijadikan catatan strategis bagi pemerintah kedepan. Sekian dan Terima Kasih Tuhan memberkati.

     PANITIA KHUSUS BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMBA TIMUR

1.    1.Abraham Litinau,STh

2.    Umbu Windi Ndapangadung BA

3.    Bida Bara Pa

4.    Dominikus A.Djae

5.    Umbu Rindi A.Md

6.    Amos M.Landu Praing .sos

7.    Drs Dominggus Kahewamarak

Ketua                                                                  Pelapor

Pdt. Abraham Litinau,STh                                Bida Bara Pa